Lombok Utara, Katada.id – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-12 kalinya secara beruntun dari BPK RI menuai apresiasi dari kalangan legislatif.
Kendati demikian, parlemen memberikan catatan kritis agar prestasi administratif tersebut berbanding lurus dengan kualitas belanja yang berdampak langsung ke kantong masyarakat.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD KLU, M. Indra Darmaji Asmar, ST, menegaskan bahwa kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memang wajib dijaga.
Namun, esensi utama dari pengelolaan APBD adalah kemampuannya dalam mengintervensi persoalan riil di tingkat akar rumput, bukan sekadar rapi di atas kertas.
“Prestasi WTP harus dibarengi dengan peningkatan kualitas belanja yang langsung menyentuh masyarakat, bukan sekadar tertib administratif. Dinamika ekonomi akibat inflasi harga sembako dan fluktuasi BBM saat ini sangat menekan pendapatan warga menengah ke bawah,” tegas Darmaji, Jumat (19/6/2026).
Fraksi Golkar mendesak eksekutif memperketat pengawasan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta BUMD seperti PDAM dan PT Tata Tunaq Berkah agar menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Penguatan program jaring pengaman sosial juga harus difokuskan bagi warga pelosok yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur dasar secara maksimal.
Merespons hal tersebut, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, memastikan efektivitas anggaran kini diukur dari dampak nyata (outcome), bukan sekadar penyerapan nominal.
Pemerintah daerah mengklaim telah merancang alokasi anggaran strategis untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Langkah ini diwujudkan melalui intervensi subsidi bunga pinjaman guna memperkuat modal usaha UMKM, peningkatan sarana prasarana pelatihan kerja, serta penguatan sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan guna mendongkrak kualitas hidup masyarakat Gumi Dayan Gunung. (ham)
