Lombok Utara, Katada.id – Pola penanganan kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapat koreksi total dari pihak legislatif.
Dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi terhadap tiga Raperda baru, Jumat (5/6/2026), parlemen mendesak eksekutif merombak total orientasi bantuan sosial (bansos) dari sekadar skema karitatif atau belas kasihan sesaat, menjadi program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.
Sorotan tajam ini salah satunya dihembuskan oleh Gabungan Fraksi Golkar, PBB, PKN, PNI, dan PDIP.
Melalui juru bicaranya, M. Indra Darmaji Asmar, gabungan fraksi menyatakan bahwa kucuran bansos stimulan memang tetap dibutuhkan sebagai jaring pengaman darurat.
Namun, instrumen tersebut tidak akan pernah menyelesaikan akar kemiskinan jika tidak dibarengi dengan peningkatan kemandirian finansial warga.
“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mulai bergeser ke model pemberdayaan. Fokus utama eksekutif ke depan harus tertuju pada pelatihan keterampilan, bantuan modal produktif, dan membuka akses lapangan pekerjaan agar kelompok rentan di KLU bisa mandiri secara finansial dalam jangka panjang,” tegas Darmaji.
Di tempat yang sama, Fraksi Demokrat turut menguliti persoalan klasik penataan sosial yang tak kunjung usai, tumpang tindihnya data kemiskinan.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Burhan M Nur memaparkan, aturan hukum yang ada sebenarnya sudah sangat rigid, tetapi lemah dalam implementasi kejujuran di tingkat lapangan.
Demokrat mendesak regulasi baru ini nantinya wajib mengunci sistem pemutakhiran data kemiskinan secara berkala dan berjenjang dari tingkat desa.
Proses verifikasi dan validasi data penyandang masalah sosial harus dibuka secara transparan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat demi mengakhiri karut-marut bansos salah sasaran di Gumi Dayan Gunung. (ham)
