Bima, katada.id — Pemerintah Kabupaten Bima mulai memperkuat evaluasi pelayanan dasar untuk mendongkrak capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang pada 2025 masih berada di posisi keenam tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Upaya tersebut dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan dan Evaluasi SPM Perangkat Daerah Pemangku SPM, Rabu (7/10/2026).
Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Bima Bermartabat, Kantor Bappeda Kabupaten Bima itu mengusung tema “Memastikan Pelayanan Dasar Hadir dan Dirasakan Masyarakat”.
Rakor dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Bima, Fatahullah, S.Pd., bersama Kepala Bappeda Kabupaten Bima Hariman, S.E., M.Si., dan Plt. Kabag Tata Pemerintahan Setda, Suryadin, S.S., M.Si
Kegiatan tersebut dihadiri pejabat terkait dari 14 perangkat daerah pengampu SPM.
Fatahullah menegaskan bahwa SPM bukan sekadar indikator kinerja pemerintahan, tetapi merupakan bagian mendasar dari kewajiban pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar.
“SPM merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah. Jika kita ingin posisi dan peringkat daerah menjadi lebih baik, seluruh jajaran harus serius dan berkomitmen penuh dalam mengelola serta mengeksekusi program SPM ini,” tegas dia.
Ia meminta seluruh perangkat daerah pengampu SPM meningkatkan kinerja secara lebih terarah, terutama pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Sektor pendidikan, kesehatan, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ungkapnya menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan capaian SPM Kabupaten Bima.
Data capaian tahun 2025 menunjukkan Kabupaten Bima berada pada peringkat keenam di tingkat Provinsi NTB. Posisi tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah daerah mendorong penguatan koordinasi, validasi data, hingga evaluasi program secara berkala.
Pemerintah Kabupaten Bima juga akan menerapkan evaluasi setiap triwulan terhadap capaian SPM masing-masing perangkat daerah.
Evaluasi tersebut diarahkan untuk mengetahui perkembangan target dan realisasi pelayanan dasar sekaligus mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.
Dengan pola evaluasi berkala, ujarnya perangkat daerah diharapkan tidak hanya mengejar capaian administratif, tetapi memastikan program SPM benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, S.E., M.Si., menekankan pentingnya validasi data dalam pengelolaan SPM.
Menurutnya, perangkat daerah pengampu SPM perlu melakukan validasi terhadap data target maupun capaian. Data tersebut harus didukung program dan penganggaran yang efektif serta terukur.
Langkah itu diperlukan agar target indikator utama pembangunan, khususnya dalam pelayanan publik, dapat direalisasikan secara tepat.
“Validasi data target dan capaian harus didukung program dan anggaran yang efektif dan terukur,” demikian pokok penekanan Hariman dalam rakor tersebut.
Melalui rakor itu, Bappeda bersama perangkat daerah pengampu SPM berupaya membangun pola kerja yang lebih terintegrasi. Evaluasi tidak hanya menjadi sarana mengukur capaian, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperbaiki pelaksanaan pelayanan dasar.
Pemerintah Kabupaten Bima menargetkan penguatan koordinasi lintas sektor tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperbaiki posisi capaian SPM daerah pada periode berikutnya. (*)
