Scroll untuk baca artikel
BeritaDaerah

Genjot Realisasi PAD, Tantangan Utama M. Budi Harta Usai Dilantik Jadi Kepala Bappenda Bima

×

Genjot Realisasi PAD, Tantangan Utama M. Budi Harta Usai Dilantik Jadi Kepala Bappenda Bima

Sebarkan artikel ini
Proses pengambilan Sumpah 10 Pejabat Eselon II Lingkup Pemkab Bima, Sabtu Malam (18/4)

Bima, katada.id- Bupati Bima Ady Mahyudi melantik 10 pejabat Eselon II hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) lingkup Pemerintah Kabupaten Bima tahun 2026, Sabtu (18/4). Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Salah satu pejabat yang dilantik adalah M. Budi Harta, SE yang kini dipercaya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bima. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Penunjukan ini menempatkan M. Budi Harta pada posisi strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan pendapatan daerah. Latar belakangnya di bidang keuangan dinilai menjadi modal penting, terutama di tengah capaian PAD yang masih rendah sejak awal tahun.

Dalam arahannya, Bupati Bima Ady Mahyudi menegaskan bahwa seluruh pejabat yang dilantik merupakan hasil proses assessment yang objektif, profesional, dan terukur.

“Pejabat yang dilantik hari ini merupakan hasil proses assessment yang objektif, profesional, dan terukur. Mereka dipilih berdasarkan kapasitas, bukan kedekatan. Oleh karena itu, kinerja harus sebanding dengan kepercayaan yang diberikan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya seluruh pejabat mengimplementasikan visi pembangunan daerah “Bima Bermartabat” ke dalam program strategis di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ia mengingatkan agar tidak ada lagi program yang tidak berdampak atau sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil nyata.

Sebagai bentuk penegasan kinerja, Bupati menegaskan bahwa setiap OPD harus menetapkan minimal dua hingga tiga program unggulan dalam waktu 30 hari. Dalam 90 hari, progres awal dan dampak program harus mulai terlihat.

“Yang saya nilai bukan panjangnya laporan, tetapi hasil nyata.

Tantangan Utama Genjot Realisasi PAD

Tugas yang diemban M. Budi Harta tidak ringan. Hingga pertengahan April 2026 menurut data KPK yang diperoleh katada.id, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima baru mencapai Rp3,63 miliar atau sekitar 2,4 persen dari target Rp221,67 miliar.

Kondisi itu menunjukkan perlambatan sejak awal tahun anggaran, sekaligus menjadi tantangan awal bagi kepemimpinan baru di Bappenda.
Dari empat komponen PAD, hanya pajak daerah yang menunjukkan pergerakan terbatas. Dari target Rp42,55 miliar, realisasi baru Rp2,88 miliar atau 6,8 persen.

Sebaliknya, retribusi daerah, yang menjadi kontributor terbesar dengan target Rp155,64 miliar nyaris tidak bergerak, realisasinya baru Rp355,12 juta atau 0,2 persen.

Perlambatan juga terjadi pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang masih nol persen dari target Rp7,84 miliar.

Sementara itu, komponen lain-lain PAD yang sah baru terealisasi Rp399,28 juta dari target Rp15,63 miliar atau sekitar 2,5 persen.

Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan serius pada kinerja pendapatan daerah. Tanpa langkah percepatan dan evaluasi menyeluruh, target PAD 2026 berpotensi sulit tercapai.

Dengan target kinerja 90 hari yang ditegaskan Bupati, periode awal kepemimpinan M. Budi Harta akan menjadi penentu apakah upaya peningkatan PAD dapat berjalan efektif.

Garap Big Data dan Digitalisasi

Kepala Bappenda BimaM. Budi Harta menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah serta pemanfaatan teknologi dalam mengoptimalkan PAD.

“Dibutuhkan koordinasi, kolaborasi, dan digitalisasi dalam mengoptimalkan PAD,” ujarnya, saat dikonfirmasi katada.id Minggu (19/4).

Ia menyebut langkah awal yang akan dilakukan adalah membangun basis data terpadu sebagai fondasi pengelolaan pendapatan daerah.

“Dimulai dari pembuatan big data dari target-target yang telah ditetapkan, dan berkoordinasi dengan OPD lain yang menjadi pengampu pendapatan,” jelasnya.

Selain itu, pejabat yang telah mengabdi selama sekitar 20 tahun di Kabupaten Bima menyiapkan terobosan untuk menyerap PAD. Terobosan itu kata dia yakni kebijakan digitalisasi penyetoran. Cara itu dinilai efektif untuk menekan kebocoran PAD.

“Selama ini penyetoran PAD dilakukan secara tunai. Rencana besar saya cara ini mesti diubah dengan digitalisasi. Kita akan melakukan kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan itu,” tegasnya. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *