Mataram, Katada.id – Pembangunan transportasi di Nusa Tenggara Barat dinilai belum sepenuhnya menyentuh aspek pemerataan layanan. Di balik capaian konektivitas dan penurunan angka kecelakaan, masih tersisa persoalan mendasar: akses yang belum adil bagi seluruh masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Mirah Midada Fahmid, menegaskan, pembangunan transportasi tidak boleh hanya berorientasi pada indikator makro, tetapi harus benar-benar dirasakan hingga ke wilayah terpencil dan tertinggal.
“Transportasi yang ideal adalah yang dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ia menyoroti ketimpangan antara transportasi laut dan darat yang masih terjadi. Konektivitas laut cenderung lebih dominan, sementara layanan transportasi darat belum menjangkau seluruh trayek secara optimal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya mobilitas masyarakat di wilayah pedalaman.
Menurut Mirah, hal tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan transportasi daerah.
Karena itu, ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi, khususnya aspek keselamatan. Penguatan standar operasional, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pengawasan kendaraan, serta edukasi masyarakat menjadi hal yang perlu diperhatikan secara serius.
“Penanganan tidak cukup hanya menurunkan rasio kecelakaan, tetapi juga harus mampu menekan angka absolutnya,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengelolaan transportasi. Koordinasi antar organisasi perangkat daerah dinilai perlu diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan lebih terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan.
Mirah juga mengingatkan agar peningkatan pendapatan daerah tetap berorientasi pada pelayanan publik, bukan semata capaian fiskal.
“Transportasi yang adil, aman, dan berkelanjutan adalah kunci kesejahteraan masyarakat NTB,” katanya.
Sebagai rekomendasi, ia mendorong reorientasi kebijakan berbasis pemerataan layanan, percepatan pengembangan transportasi darat, reformulasi sistem keselamatan terpadu, serta penguatan integrasi lintas sektor.
Upaya tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan ketimpangan layanan transportasi dan menghadirkan akses yang lebih merata bagi seluruh masyarakat di NTB. (*)
