Lombok Utara, Katada.id — Tingginya minat warga Kabupaten Lombok Utara (KLU) untuk mengadu nasib ke luar negeri kerap dimanfaatkan oleh oknum lintah darat.
Menghadapi fenomena ini, Komisi III DPRD Lombok Utara memberikan apresiasi sekaligus mendesak sosialisasi masif atas program pembiayaan khusus Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang digulirkan oleh Bank NTB Syariah.
Anggota Komisi III DPRD Lombok Utara, M. Indra Darmaji Asmar, ST, mengungkapkan bahwa skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah ini merupakan solusi konkrit untuk memutus ketergantungan modal awal dari rentenir.
Selama ini, banyak warga terpaksa menjual aset berharga atau meminjam uang dengan bunga mencekik demi bisa terbang ke negara tujuan.
“Fasilitasi pembiayaan ini adalah langkah bijak dari bank milik daerah. Kami mendorong Pemkab KLU dan Bank NTB Syariah turun gunung hingga ke tingkat dusun untuk mengumumkan program ini. Jangan sampai masyarakat terjebak bunga tidak wajar karena ketidaktahuan informasi,” tegas Darmaji, Senin (1/6/2026).
Merujuk data BPS KLU tahun 2025, tercatat ada 910 PMI prosedural yang diberangkatkan.
Namun, mayoritas atau sebesar 71,31 persen masih didominasi sektor perkebunan di Malaysia.
Ke depan, dewan mendorong pemda memanfaatkan pembiayaan ini untuk menggeser orientasi CPMI ke sektor formal industri di negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan yang menawarkan proteksi serta penghasilan lebih tinggi.
Guna menangkap peluang kerja sama antarnegara tersebut, Komisi III meminta optimalisasi peran Balai Latihan Kerja (BLK) daerah dalam menggembleng kompetensi dan bahasa anak muda KLU.
Selain itu, pelayanan satu atap seperti medical check-up disarankan terpusat di daerah untuk menjamin transparansi serta memangkas beban biaya operasional para pahlawan devisa. (ham)
