Mataram, katada.id— Aroma korupsi terendus dalam pengelolaan paket pekerjaan diduga program pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD NTB Tahun 2025 di Kabupaten Dompu
Hal itu diungkap Direktur Laskar Akselerasi NTB, Fahrun. Menurutnya, 19 paket pekerjaan yang diduga dititip sejumlah anggota DPRD NTB disalah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bermasalah.
“Temuanya, lebih dari setengah miliar. Bersumber dari pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak,” ungkapnya, Rabu (30/9).
Menurut hasil investigasi pihaknya, puluhan paket itu rata-rata nilainya temuanya Rp25-30 juta per paket. Ironisnya, ada sejumlah penyedia yang menggarap lebih dari 2 proyek ditahun yang sama.
“Bagaimana bisa 3 penyedia mengerjakan 8 paket. Pola itu menunjukan bahwa paket itu dikerjakan melalui metode penunjukan langsung (PL) yang dikondisikan oknum Legislator Dapil VI,” tegasnya.
Lebih dalam lagi, Fahrun mengungkap bahwa temuan rata-rata Rp25-30 juta per paket pekerjaan. Kondisi itu terindikasi berkaitan dengan jual beli paket atau fee Pokir. Meskipun demikian ia tidak mengungkap detail oknum legislator tersebut.
“Bukan rahasia umum tata kelola Pokir itu rentan transaksi gelap dan korupsi,” kata dia.
Laskar Akselerasi NTB menegaskan bahwa pihaknya sudah mencatat identitas lengkap paket, penyedia dan nilai temuanya.
“Dalam waktu dekat kita akan laporkan ke APH. Biarkan APH yang menelusurinya,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan redaksi katada.id sedang berupaya mengkonfirmasi OPD terkait untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut (*).
