Oleh : Sandra Setiawan (Mahasiswa Soromandi Mataram)
KONDISI infrastruktur jalan di jalur Pantura Sampungu, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, menjadi sorotan tajam masyarakat. Kerusakan jalan yang disebut telah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun dinilai sebagai bentuk nyata kelalaian Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah Soromandi.
Mahasiswa Soromandi-Mataram menyatakan tidak akan tinggal diam hingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat merealisasikan perbaikan secara menyeluruh terhadap infrastruktur jalan di Kecamatan Soromandi. Jalan yang seharusnya menjadi akses utama penghubung aktivitas ekonomi, pendidikan, pertanian, hingga pelayanan kesehatan kini justru menjadi simbol ketimpangan pembangunan di wilayah tersebut.
Kami sebagai representasi masyarakat Soromandi menyatakan sikap tegas terhadap Pemerintah Provinsi NTB bersama Gubernur NTB atas pengabaian terhadap kerusakan infrastruktur jalan di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Kurang lebih 30 tahun masyarakat dipaksa bertahan dengan kondisi jalan yang rusak parah.
Kami menilai slogan NTB Mendunia belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di pelosok wilayah. Di tengah berbagai pembangunan dan promosi daerah yang terus digaungkan, masyarakat Soromandi justru masih menghadapi persoalan mendasar yang tak kunjung diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Kerusakan jalan di Pantura Sampungu tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi warga. Aktivitas distribusi hasil pertanian dan perdagangan menjadi terhambat, biaya transportasi meningkat, serta risiko kecelakaan terus mengancam pengguna jalan setiap hari.
Atas kondisi tersebut, kami, Aliansi Himpunan Mahasiswa Soromandi-Mataram, secara terbuka mengecam Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan mendesak Gubernur NTB agar segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki ruas jalan Pantura Sampungu di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima.
Kami menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya terpusat pada wilayah tertentu, sementara daerah lain terus dibiarkan tertinggal seperti Kecamatan Soromandi dalam kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Kami meminta pemerintah hadir secara nyata, bukan sekadar melalui slogan dan janji pembangunan.
Jalan yang layak adalah hak masyarakat. Pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan warga yang setiap hari harus melewati jalan rusak demi mencari nafkah, menempuh pendidikan, dan menjalani aktivitas kehidupan.
Kami berharap Pemerintah Provinsi NTB segera memberikan respons serius dan menetapkan langkah percepatan pembangunan infrastruktur jalan di Soromandi agar ketimpangan pembangunan tidak terus menjadi luka panjang bagi masyarakat Pantura Kabupaten Bima. (*)
