Lombok Utara, Katada.id– Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah menyusun strategi penganggaran yang ketat untuk tahun 2026. Hal ini dilakukan menyusul adanya Efisiensi anggaran dari transfer pusat ke daerah (TKD).
Meskipun harus menghadapi pengurangan, Pemda KLU memastikan bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak akan terganggu.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) KLU, Mala Siswadi, mengungkapkan bahwa setelah dilakukan perbandingan, dana transfer pusat untuk KLU mengalami penurunan drastis dari tahun sebelumnya.
“Angka trasfer pusat ke daerah, ditambah dengan dana transfer bagi hasil provinsi, saat ini berkisar Rp 206 miliar efisiensinya” jelas Mala, Selasa (16/12/2025).
Meski demikian, Mala mengatakan bahwa Pemda memiliki strategi untuk memenuhi belanja daerah di 2026. Baik dalam hal mempercepat pembangunan, dan yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Dalam hal ini, Pemda telah mengambil langkah-langkah strategis tentunya di bawah arahan Bupati Lombok Utara H Najmul Akhyar, dengan fokus utama pada penguatan perencanaan dan penganggaran yang lebih efektif.
Untuk itu, pihaknya melaksanakan rekonsiliasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengevaluasi kebutuhan pengadaan barang milik daerah. Tentunya dengan mengoptimalkan sisa persediaan barang tahun 2025 untuk digunakan pada 2026, guna menekan belanja baru.
Bahkan untuk memaksimalkan itu, pihaknya sudah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Keuangan dengan melibatkan Kasubag Program, Keuangan, Operator, hingga Bendahara untuk memastikan pengelolaan keuangan sesuai regulasi, mencegah pemborosan, dan mengalokasikan dana untuk kegiatan yang benar-benar prioritas.
Salah satunya dengan mengurangi anggaran makan dan minum kegiatan yang dinilai berlebihan, melakukan penyesuaian pada alokasi dana perjalanan dinas juga anggaran untuk sewa kendaraan dinas menjadi salah satu target efisiensi.
“Kami meminta masing-masing OPD untuk menganggarkan betul-betul untuk pelayanan dasar masyarakat,” tegas Mala.
Dengan kondisi dan strategi ini, Ia berharap kegiatan-kegiatan yang mempercepat visi misi Bupati dan Wakil Bupati tetap bisa terlaksana dengan baik, meskipun harus ada efisiensi. Sebab pelayanan dasar adalah yang menjadi prioritas utama Pemda.
“Efisiensi anggaran 2026 diharapkan tidak hanya mengatasi keterbatasan dana, tetapi juga mendorong budaya kerja yang lebih efektif dan fokus pada hasil nyata bagi masyarakat Lombok Utara,” pungkasnya. (ham)
