Lombok Utara, Katada.id – Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kabupaten Lombok Utara kini berada di titik krusial. Meski berhasil menembus angka di atas enam, capaian ini diakui masih jauh dari target nasional. Keterbatasan anggaran menjadi tembok besar yang menghambat langkah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispusarsip) dalam menggenjot minat baca masyarakat.
Kepala Dispusarsip KLU, Rusdianto, secara blak-blakan mengungkapkan bahwa upaya menjaga dan meningkatkan literasi di daerah membutuhkan komitmen fiskal yang lebih nyata. Menurutnya, tanpa dukungan anggaran yang memadai, gerakan literasi hanya akan berjalan di tempat.
Tantangan literasi di KLU tidak hanya soal operasional, tetapi juga ketersediaan bahan bacaan. Secara ideal, koleksi perpustakaan seharusnya mencapai proporsi 40 persen dari total penduduk. Namun, realitanya saat ini hanya tersedia sekitar 15.000 judul buku. Angka ini dinilai masih sangat jauh dari kebutuhan ideal untuk memenuhi standar literasi yang kompetitif.
“Untuk literasi memang belum bisa memenuhi target nasional. Nilai kita sudah di atas enam, tapi untuk mempertahankan dan meningkatkan indeks itu butuh upaya keras dan dukungan anggaran,” ungkap Rusdianto, Senin (2/2/2026)
Di tengah minimnya anggaran yang sebagian besar terserap untuk biaya rutin, Rusdianto menempuh strategi kreatif. Pihaknya kini gencar menjalin kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah desa, lembaga terkait, hingga media massa sebagai ujung tombak sosialisasi gerakan gemar membaca.
Sebagai solusi jangka panjang di tengah keterbatasan sarana fisik, seperti kendaraan operasional pustaka keliling yang belum optimal, Dispusarsip KLU mulai beralih ke digitalisasi.
“Kami mengembangkan Pojok Baca Digital yang sudah tersedia di beberapa desa. Ke depan, kami ingin hadir lebih banyak di ruang publik. Tapi sekali lagi, ini sangat bergantung pada dukungan anggaran,” tambahnya.
Rusdianto menegaskan bahwa sektor literasi adalah investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Lombok Utara. Ia menepis anggapan bahwa pengembangan literasi memerlukan dana fantastis. Baginya, langkah kecil pun akan sangat berarti bagi masa depan daerah.
“Kalau kita dapat anggaran besar, semua bisa jalan. Dapat seratus juta saja sebenarnya sudah bisa kita upayakan banyak hal. Sayangnya, saat ini anggaran kami masih sangat terbatas,” pungkasnya. (ham)
