Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan arah pembangunan daerah difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan reformasi tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut menjadi fondasi mewujudkan visi “Bangkit Bersama NTB Makmur Mendunia”.
Komitmen itu disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB 2026 di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4).
Iqbal mengatakan, tantangan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah besar di NTB. Saat ini, lebih dari 10 persen masyarakat masih berada dalam kategori miskin dan sekitar 2 persen tergolong miskin ekstrem.
“Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” tegasnya.
Menurut dia, pembangunan tidak boleh hanya mengejar percepatan tanpa pemerataan. Sebab, pembangunan yang mengabaikan kelompok rentan akan melahirkan ketimpangan baru.
“Jika pembangunan hanya mengejar kecepatan, pasti ada yang tertinggal dan itu adalah pembangunan yang rapuh,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov NTB menargetkan nol desa miskin ekstrem pada 2029 dan menurunkan angka kemiskinan hingga satu digit setara rata-rata nasional. Fokus pembangunan diarahkan dari desa sebagai basis penguatan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan harus dimulai dari desa. Dari sanalah pondasi kemakmuran kita dibangun,” katanya.
Untuk mendukung target tersebut, Pemprov NTB mengalokasikan Rp472 miliar langsung ke desa serta tambahan Rp51 miliar untuk optimalisasi lahan dan irigasi. Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama dengan intervensi terhadap 40 desa prioritas miskin ekstrem dan 257 desa tematik lainnya.
Iqbal menyebut kebijakan sektor pertanian mulai menunjukkan hasil positif. Nilai tukar petani meningkat dari 123 menjadi 134, yang dinilai berdampak terhadap penurunan kemiskinan.
“Ketika nilai tukar petani naik, kemiskinan turun dan di situlah kita menemukan jalan paling nyata,” ujarnya.
Selain pertanian, sektor ketahanan pangan dan pariwisata akan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Pemprov juga menyiapkan investasi strategis senilai Rp1,3 triliun untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi NTB.
Di sisi lain, NTB yang menjadi salah satu daerah penyumbang pekerja migran Indonesia (PMI) terbesar turut memperkuat perlindungan PMI. Program yang dijalankan antara lain skema keberangkatan zero cost, peningkatan keterampilan tenaga kerja, hingga pendampingan usaha pasca penempatan.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Pemprov NTB mengklaim telah melunasi seluruh utang daerah yang sebelumnya mencapai Rp632 miliar.
“Lebih baik memulai dari nol daripada memulai dari minus,” tegas Iqbal.
Menurut dia, keputusan melunasi utang diambil untuk membangun fondasi fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Saat ini, NTB memasuki tahun anggaran tanpa beban utang daerah sekaligus memperkuat reformasi birokrasi dan penataan BUMD, termasuk penguatan Bank NTB Syariah sebagai holding sektor finansial daerah.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti menambahkan, Musrenbang 2026 menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi pusat dan daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
“Musrenbang ini adalah ruang bersama untuk menyelaraskan aspirasi pusat dan daerah, sekaligus memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Musrenbang NTB 2026 yang berlangsung pada 14-16 April itu melibatkan kementerian, DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga mitra pembangunan. Forum tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, termasuk penetapan prioritas program pembangunan dan arah kebijakan daerah tahun 2027. (*)
