Lombok Tengah, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperkuat kerja sama perdagangan komoditas pangan untuk menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi kebutuhan pokok, dan meningkatkan ketahanan pangan antardaerah.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mencakup penyediaan komoditas pangan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pertukaran data dan teknologi di bidang peternakan. Penandatanganan berlangsung di Hotel Pullman, Kabupaten Lombok Tengah, Selasa (20/10/2026), dalam rangkaian kegiatan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat.
Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan, kolaborasi antardaerah menjadi salah satu strategi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan. Kerja sama ini juga diharapkan dapat mempertemukan potensi ekonomi kedua provinsi untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Indah, Jawa Barat memiliki potensi besar dari sisi pasar, pariwisata, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sementara itu, NTB memiliki potensi peternakan yang dapat mendukung kebutuhan pangan di berbagai wilayah Indonesia.
“Kita ketahui bersama Jawa Barat merupakan kiblat bagi sejumlah provinsi yang ada, baik dari jumlah penduduk, kemajuan pariwisata, hingga perkembangan UMKM. Semoga antara Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat bisa saling berbagi dan bisa sama-sama belajar menangani inflasi daerah,” kata Indah.
Salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah perdagangan hewan kurban dan komoditas peternakan dari NTB untuk memenuhi kebutuhan pasar Jawa Barat. Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar bagi peternak NTB sekaligus menjaga kesinambungan pasokan di daerah tujuan.
Selain perdagangan pangan, Indah juga mendorong pengusaha dari Jawa Barat memperluas investasi ke NTB. Menurutnya, hubungan ekonomi kedua provinsi perlu dikembangkan melalui investasi dan pengembangan usaha agar dapat menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
“Sekali lagi Pak Wakil, kami harapkan mana yang sudah full di Jawa Barat, mohon didorong untuk bisa investasi ke Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.
Indah juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mendampingi pemerintah kabupaten dan kota di NTB untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi. Sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pelaku usaha dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, kunjungan ke NTB menjadi kesempatan untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman mengenai strategi pengendalian inflasi. Ia menilai pengalaman NTB dapat menjadi referensi bagi Jawa Barat dalam memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan.
“NTB adalah guru yang baik dan guru yang berhasil mendidik muridnya. Bagi kami kegiatan ini bukan hanya sekadar kunjungan, tetapi menjadi kesempatan untuk belajar secara langsung dari pengalaman NTB dalam menjaga stabilitas harga,” kata Erwan.
Menurut Erwan, keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup dinilai dari indikator statistik. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan barang, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, serta keberlangsungan usaha petani dan peternak.
Karena itu, pengendalian inflasi membutuhkan langkah antisipatif dan koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah serta pelaku ekonomi. Kerja sama perdagangan antardaerah menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat rantai pasok dan mengurangi potensi gangguan distribusi komoditas strategis.
Erwan turut menyampaikan pengalaman Jawa Barat dalam mendorong investasi. Realisasi investasi di provinsi tersebut mencapai Rp 300 triliun pada 2025. Pengalaman itu, menurutnya, dapat menjadi bahan pertukaran pengetahuan untuk mendukung pengembangan iklim investasi di NTB.
Ia berharap kesepakatan kedua provinsi tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi ditindaklanjuti melalui program konkret dengan target yang terukur.
“Kerja sama yang dibangun harus menghasilkan tindak lanjut yang konkret dan terukur. Bukan berhenti pada dokumen kesepakatan semata atau sekadar MoU, tapi kita bisa berlanjut ke penguatan komoditas strategis lainnya,” ujar Erwan.
Kerja sama NTB dan Jawa Barat diharapkan memperkuat perdagangan antardaerah melalui pertukaran komoditas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan data dan teknologi. Kolaborasi tersebut juga berpotensi membuka pasar bagi produsen dan pelaku usaha sekaligus menjaga ketersediaan pangan bagi konsumen.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muslimin Anwar, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Andhi Wahyu Riyadno, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Linda Al Amin, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat Budi Kurnia, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB M. Riadi, serta jajaran TPID kabupaten dan kota. (*)
