Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa inovasi daerah tidak boleh hanya berorientasi pada penciptaan program baru atau mengejar penghargaan. Inovasi harus mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat dan menjawab berbagai persoalan pembangunan secara lebih cepat, tepat, serta berdampak.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah serta Innovative Government Award (IGA) Tahun 2026 di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Kamis (11/6).
Menurut Abul Chair, esensi inovasi dalam pemerintahan adalah memperbaiki kualitas pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Inovasi bukan bicara tentang mendapatkan penghargaan. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih efisien, dan lebih berdampak bagi masyarakat. Penghargaan hanyalah instrumen untuk mengukur sejauh mana inovasi itu berjalan,” tegasnya.
Ia menilai NTB telah memiliki banyak inovasi yang lahir dari berbagai organisasi perangkat daerah. Namun, ke depan kualitas, keberlanjutan, dan dampak inovasi harus menjadi perhatian utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat, di antaranya replikasi inovasi, penguatan dokumentasi dan bukti dampak, pemanfaatan testimoni masyarakat, unsur kebaruan inovasi, serta hilirisasi inovasi melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Karena itu, Sekda meminta seluruh kepala perangkat daerah berperan aktif sebagai penanggung jawab inovasi di instansinya masing-masing dan memastikan pengembangan inovasi dilakukan secara terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB, I Gede Putu Aryadi, mengungkapkan bahwa berdasarkan pemantauan awal terdapat sekitar 150 inovasi yang berkembang di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB selama periode 2024–2025.
Menurut Aryadi, sesuai arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, inovasi unggulan yang akan diusung pada penilaian IGA 2026 adalah transformasi kebijakan pengentasan kemiskinan dari Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) menuju Program Desa Berdaya.
Program tersebut dinilai mencerminkan perubahan pendekatan pembangunan dari pola bantuan yang bersifat sektoral menuju pemberdayaan masyarakat yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berbasis potensi desa.
“Pak Gubernur menginginkan inovasi yang kita tampilkan benar-benar mencerminkan ikhtiar besar NTB dalam mengatasi kemiskinan. Karena itu, transformasi dari JPS menuju Desa Berdaya menjadi salah satu inovasi strategis yang akan kita dorong sebagai model pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat,” jelas Aryadi.
Ia menambahkan, pada 2025 NTB mencatat nilai Indeks Inovasi Daerah sebesar 73,23. Tahun ini, Pemprov NTB menargetkan peningkatan nilai menjadi 76 sesuai target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Lebih dari sekadar mengejar peningkatan indeks, inovasi daerah diharapkan menjadi instrumen penting dalam mendukung berbagai agenda pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, hingga percepatan reformasi birokrasi.
Dengan penguatan budaya inovasi di seluruh perangkat daerah serta dukungan kepemimpinan yang kuat, Pemerintah Provinsi NTB optimistis mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu daerah inovatif di tingkat nasional.
“Pada akhirnya yang kita ukur bukan banyaknya inovasi yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat dari inovasi tersebut,” pungkas Abul Chair. (*)
