Jakarta, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi satu-satunya pemerintah provinsi yang menandatangani nota kesepakatan (MoU) strategis dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kesepakatan itu menjadi landasan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru (blue economy) selama lima tahun ke depan.
MoU tersebut ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (2/7).
Gubernur Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil pendekatan komunikasi yang dibangun secara aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurut dia, pemerintah daerah tidak cukup hanya menunggu program dari pusat, tetapi harus proaktif membangun komunikasi dan menyelaraskan agenda pembangunan.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Iqbal menjelaskan, pola komunikasi antarlembaga menjadi bagian dari arah baru tata kelola pemerintahan di NTB. Pengalaman diplomasi yang dimilikinya dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan dengan kementerian dan lembaga agar tidak berhenti pada koordinasi administratif, tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis yang menghasilkan program konkret bagi daerah.
Kerja sama tersebut mencakup sembilan ruang lingkup strategis. Di antaranya sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan sumber daya kelautan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan.
Melalui kesepakatan itu, pemerintah berharap terjadi sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam pengelolaan ruang laut. Selain memberikan kepastian bagi investasi, kerja sama tersebut juga diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB dengan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Program-program yang akan dijalankan diharapkan memberikan manfaat langsung bagi nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, serta masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemprov NTB menilai keberhasilan menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani MoU strategis dengan KKP menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat implementasi kebijakan nasional di daerah.
Bagi Pemprov NTB, setiap kerja sama tidak hanya diukur dari jumlah dokumen yang ditandatangani, tetapi dari manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan ekonomi maritim, dan percepatan pembangunan daerah. (*)
