Lombok Barat, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya membangun layanan kesehatan yang modern, berkualitas, dan berdaya saing global tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya lokal. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, saat membuka Pertemuan Ilmiah Fasilitas Kesehatan Indonesia (PIFKI) 2026 di Hotel Merumatta Senggigi, Sabtu (13/6).
Kegiatan yang digelar Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) itu mengusung tema Transformasi Global Mutu Pelayanan Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal di Era Digital. Acara dihadiri Direktur Utama BPJS Kesehatan, jajaran Dewan Pengawas dan Dewan Pakar LAFKI, Ketua Umum LAFKI, kepala dinas kesehatan, akademisi, organisasi profesi, serta pimpinan fasilitas kesehatan dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Dinda menegaskan bahwa transformasi digital di sektor kesehatan kini menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Namun, pemanfaatan teknologi harus tetap berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan dan kearifan lokal.
“Kesehatan digital bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Tantangan global, potensi daerah, dan kekayaan budaya lokal harus kita jadikan kekuatan untuk menghadirkan layanan kesehatan yang semakin berkualitas dan mudah diakses masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, NTB memiliki posisi strategis untuk menjadi salah satu pelopor transformasi kesehatan di kawasan timur Indonesia. Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, memperkuat keselamatan pasien, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
Ia menjelaskan, transformasi tersebut sejalan dengan upaya Pemprov NTB dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan daerah. Melalui inovasi dan sinergi lintas sektor, pemerintah berupaya menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif, adaptif, dan merata sebagai bagian dari visi NTB Makmur Mendunia.
Umi Dinda juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak dapat dicapai oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak.
“Kesehatan bukan kompetisi antarfasilitas kesehatan. Ini adalah kerja kolektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, organisasi profesi, dan masyarakat menjadi kunci menghadirkan pelayanan yang bermutu,” tegasnya.
Selain mendorong peningkatan kualitas layanan kesehatan nasional, penyelenggaraan PIFKI 2026 juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi daerah melalui sektor pariwisata, perhotelan, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di NTB.
Sementara itu, Ketua Umum LAFKI, dr. Benny H. Tumbelaka, mengatakan transformasi pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan kemajuan teknologi. Menurutnya, sistem kesehatan yang berkualitas harus dibangun di atas budaya mutu, keselamatan pasien, dan integritas profesi.
Ia menjelaskan, selama enam tahun terakhir LAFKI secara konsisten mendampingi fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia melalui proses akreditasi, pembinaan, dan penguatan budaya mutu agar mampu memberikan pelayanan yang aman, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dengan mengusung moto Tatas, Tuhu, Trasna yang bermakna tulus, benar, dan penuh kasih sayang, LAFKI mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan profesionalisme, integritas, dan empati sebagai landasan dalam membangun sistem kesehatan nasional.
Melalui PIFKI 2026, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa transformasi kesehatan bukan sekadar adopsi teknologi digital, tetapi juga upaya menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, aman, manusiawi, dan berkeadilan. Dengan memadukan inovasi dan kearifan lokal, NTB optimistis mampu menjadi salah satu penggerak transformasi kesehatan di Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. (*)
