Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Pendataan nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, berbasis data, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, data yang akurat menjadi modal utama pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Sejak awal kami sudah menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat adalah modal utama untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya saat menghadiri pemaparan Wakil Kepala BPS RI Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi.
Dalam paparannya, BPS menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup seluruh sektor usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar. Pendataan dilakukan secara menyeluruh untuk memotret struktur dan dinamika perekonomian Indonesia.
Untuk menjamin kualitas data, BPS menerapkan metode pendataan secara daring dan kunjungan langsung atau door to door bagi pelaku usaha yang belum mengisi kuesioner. Selain itu, teknologi geotagging juga digunakan guna meningkatkan akurasi lokasi usaha dan memperkuat basis data nasional.
Hasil pemaparan tersebut menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi NTB yang positif. Jumlah unit usaha di daerah ini diperkirakan mencapai sekitar 658 ribu unit pada 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan sekitar 544 ribu unit pada 2006. Di tengah pertumbuhan tersebut, usaha mikro dan kecil (UMK) tetap menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
BPS juga menyoroti kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi NTB. Penyelenggaraan MotoGP Mandalika sejak 2022 dinilai mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan tingkat hunian hotel, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.
Menurut Gubernur Iqbal, hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi referensi penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan, mulai dari penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan sektor unggulan daerah.
“Pembangunan yang baik harus diawali dengan data yang baik. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan daerah dan bangsa,” tegasnya.
Pemprov NTB optimistis pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy), meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta mempercepat terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia melalui kebijakan yang lebih presisi, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)
