Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan Dashboard Eksekutif sebagai “cockpit digital” bagi pimpinan daerah untuk memantau kinerja pembangunan secara real-time.
Sistem tersebut dirancang untuk menyatukan berbagai indikator strategis pembangunan sehingga proses monitoring, evaluasi, hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan terukur.
Pembahasan Dashboard Eksekutif dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Rancangan Awal Dashboard Eksekutif Provinsi NTB di Hotel Santika Mataram, Selasa (4/8).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kolaborasi Pemprov NTB dengan Program Skala dalam memperkuat transformasi digital serta tata kelola pemerintahan berbasis data.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB Dr. Ahsanul Halik mengatakan, data kini menjadi aset penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.
Karena itu, dibutuhkan sistem yang mampu mengintegrasikan data dari berbagai perangkat daerah agar perencanaan pembangunan dan kebijakan yang dihasilkan lebih presisi.
“Dashboard Eksekutif ini bukan sekadar aplikasi baru atau tempat menyimpan data. Dashboard ini berada di atas platform NTB Satu Data. Jika NTB Satu Data adalah mesin pengelola datanya, maka Dashboard Eksekutif ini adalah cockpit digital-nya bagi pimpinan,” ujarnya.
Dashboard tersebut nantinya dapat diakses oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memantau perkembangan indikator pembangunan secara real-time.
Data yang berasal dari berbagai aplikasi perangkat daerah akan diintegrasikan dan ditampilkan dalam bentuk grafik, peta interaktif, serta scorecard kinerja.
Indikator yang dipantau mencakup sejumlah sektor prioritas. Mulai penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata hingga pembangunan infrastruktur.
Dengan tampilan data yang lebih sederhana dan terintegrasi, pimpinan daerah diharapkan dapat melihat perkembangan program secara cepat sekaligus mengetahui sektor yang membutuhkan intervensi.
Pemprov NTB juga tengah menyelesaikan tahap akhir interoperabilitas data antara Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri dengan platform NTB Satu Data.
Integrasi tersebut memungkinkan pertukaran data antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dilakukan secara otomatis. Proses sinkronisasi pun diharapkan menjadi lebih cepat dan efisien.
Ahsanul menegaskan, teknologi hanya menjadi instrumen. Kualitas data tetap menjadi faktor utama agar transformasi digital mampu menghasilkan kebijakan yang memberikan dampak nyata.
“Data diolah menjadi informasi, informasi menjadi pengetahuan, pengetahuan menghasilkan keputusan, dan keputusan melahirkan kebijakan yang berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Untuk menjaga keberlanjutan sistem, Pemprov NTB juga menyempurnakan regulasi tata kelola dan keamanan data melalui perubahan Peraturan Gubernur tentang NTB Satu Data.
Penguatan keamanan siber juga menjadi perhatian. Pada 2027, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) direncanakan menjadikan NTB sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam penerapan sistem keamanan data terpadu.
Tak hanya membangun sistem digital untuk kebutuhan internal pemerintahan, Dinas Kominfotik NTB juga menyiapkan Media Center baru di lingkungan Kantor Gubernur NTB.
Media Center tersebut akan dilengkapi layar pemantau data NTB Satu Data secara real-time, ruang podcast, serta area kerja bagi insan pers.
Fasilitas itu diharapkan memperkuat keterbukaan informasi publik sekaligus memberikan akses yang lebih mudah bagi media untuk memantau perkembangan pembangunan daerah.
Sementara itu, Provincial Lead Program Skala NTB Anja Kusuma mengatakan, FGD tersebut merupakan bagian dari pendampingan Program Skala dalam membantu Pemprov NTB menyusun Dashboard Eksekutif sebagai instrumen pengambilan keputusan berbasis data.
Menurut dia, fase pertama Program Skala akan berakhir pada Desember 2026. Sementara seluruh target teknis dan output program ditargetkan rampung pada Oktober 2026.
Program Skala juga disebut akan memasuki fase kedua mulai Januari 2027 hingga 2030. Meski demikian, pihaknya masih menunggu surat resmi terkait keberlanjutan program tersebut.
Untuk tahap pertama, fokus utama tetap menyelesaikan seluruh target, termasuk merumuskan rancangan Dashboard Eksekutif bersama seluruh OPD.
FGD tersebut juga menjadi ruang bagi OPD sebagai pengampu data sektoral untuk menyepakati indikator strategis yang akan ditampilkan dalam dashboard. (*)
