Dompu, Katada.id – Bupati Dompu, Bambang Firdaus, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Dompu, Senin (30/3/2026).
Sidang yang berlangsung di aula DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD, Muttakun, didampingi Wakil Ketua I Kurnia Ramadhan dan Wakil Ketua II Ismul Ramadhan. Turut hadir unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten, pimpinan OPD, serta insan pers.
Dalam penyampaiannya, Bupati Bambang Firdaus mengungkapkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp1,27 triliun dari target Rp1,28 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp143,7 miliar dari target Rp151,8 miliar.
Menurutnya, LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan amanat pembangunan. Selain itu, laporan tersebut juga menjadi instrumen penting untuk mengukur capaian kinerja sekaligus bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan ke depan.
“LKPJ menjadi komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap proses pembangunan dapat dinilai secara objektif, sekaligus menjadi dasar perbaikan perencanaan selanjutnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penyampaian LKPJ merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.
Pada kesempatan yang sama, DPRD Kabupaten Dompu juga menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas penetapan agenda legislasi tersebut.
“Semoga Propemperda yang telah ditetapkan dapat menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, sesuai regulasi, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua DPRD Dompu, Ir. Muttaqun.
Sebagai informasi sidang paripurna tersebut berlangsung aman, tertib, dan lancar hingga selesai. (*)
