Jawa Barat, Katada.id– Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, bersama Wakil Bupati Kusmalahadi Syamsuri, dan jajaran Forkopimda KLU menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Pertemuan strategis ini digelar oleh Kementerian Dalam Negeri RI di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).
Rakornas yang menjadi titik temu para pemangku kebijakan se-Indonesia ini mengusung tema “Penguatan Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”. Forum ini dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pembangunan nasional hanya dapat dicapai dalam suasana yang aman, tertib, dan kondusif. Meski perbedaan pendapat adalah keniscayaan dalam demokrasi, Presiden menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh memicu perpecahan yang membahayakan kedaulatan negara.
Presiden juga menyoroti pentingnya kesamaan persepsi antara pusat dan daerah. Ia mengingatkan bahwa kebijakan nasional tidak cukup hanya ditetapkan di atas kertas, tetapi harus dipahami, disepakati, dan dieksekusi secara seragam di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih tafsir dalam pelaksanaannya.
Menanggapi arahan tersebut, Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, menyatakan kesiapannya untuk menyelaraskan agenda pembangunan di daerah dengan visi nasional. Menurutnya, kesatuan visi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci utama dalam percepatan kesejahteraan masyarakat.
“Harus ada kesamaan pandang. Kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Sinergi ini mutlak diperlukan agar setiap program prioritas yang dirancang pemerintah pusat dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat di tingkat tapak,” ujar Bupati Najmul.
Bupati Najmul juga menekankan, bahwa amanah yang diberikan rakyat harus dijaga dengan dedikasi tinggi. Ia berkomitmen untuk terus mendorong inovasi di jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, terutama dalam sektor pelayanan dasar.
“Sesuai instruksi Presiden, kami akan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja. Fokus utama kita tetap pada pelayanan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penanganan isu-isu strategis seperti stunting dan pengentasan kemiskinan,” tegasnya. (ham)
