Mataram, katada.id – Kondisi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Nusa Tenggara Barat (NTB) jadi sorotan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Senayan, Senin (28/4).
Miq Iqbal sapaan Lalu Muhammad Iqbal dalam forum yang juga dihadiri Menteri Dalam Negeri dan para kepala daerah itu, Iqbal bicara blak-blakan.
“Saat ini kami memiliki lima BUMD. Kami tidak bisa bilang bahwa kondisinya baik-baik saja,” ucapnya.
Pernyataan itu mengawali penjelasan tentang kondisi Bank NTB Syariah, salah satu BUMD terbesar di NTB. Dalam beberapa waktu terakhir, bank milik daerah itu disebut mengalami guncangan serius akibat serangan siber. Pelayanan pun sempat terganggu selama beberapa hari.
Miq Iqbal, yang baru dua bulan menjabat, langsung mengambil langkah cepat. Ia mengaku sedang melakukan penataan menyeluruh terhadap struktur manajemen Bank NTB Syariah.
“Sekarang kami sedang gonjang-ganjing. Salah satunya karena serangan siber. Kami sedang membentuk panitia seleksi untuk mengganti seluruh pengurus yang ada,” tegas mantan Dubes RI untuk Turki itu.
Menurutnya, selama ini BUMD di NTB kerap menjadi tempat penampungan tim sukses kepala daerah. Imbasnya, pengelolaan tidak berjalan profesional dan jauh dari harapan.
“Ini penyakit lama. Banyak pengurus yang tidak sesuai bidangnya. Kami ingin tempatkan orang profesional,” kata alumni Ponpes Assalam Surakarta itu.
Langkah reformasi BUMD tidak berhenti di sana. Iqbal juga menyinggung integrasi vertikal antar BUMD, khususnya di sektor keuangan. BPR Syariah, misalnya, akan dijadikan anak usaha Bank NTB Syariah untuk memperkuat struktur perbankan daerah.
“Kami akan bentuk satu holding company yang mengurus seluruh usaha di sektor keuangan,” beber suami Sinta Agathia ini.
Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda itu, Iqbal juga menyinggung kondisi PT Gerbang NTB Emas (GNE). Perusahaan tersebut belum bisa menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena masih memiliki tunggakan pajak.
“Insyaallah kami sedang konsultasi dengan DPRD untuk menentukan langkah strategis agar GNE bisa segera bangkit,” ujarnya.
Sebagai bagian dari pembenahan besar-besaran, Pemprov NTB juga akan mendirikan NTB Capital, sebuah holding baru yang akan bergerak di bidang investasi.
“Setiap investor yang ingin menanamkan modal di NTB akan didampingi oleh NTB Capital. Ini upaya kita untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan pasti,” pungkasnya. (red)
