Lombok Utara, Katada.id — Sorotan tajam mengarah pada draf Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 Kabupaten Lombok Utara (KLU).
Fraksi gabungan Demokrat dan PDI Perjuangan secara resmi mendesak Badan Anggaran (Banggar) DPRD KLU untuk menguliti dan mendalami konsistensi eksekusi anggaran yang telah disepakati bersama pihak eksekutif.
Langkah kritis ini dipicu oleh sejumlah kejanggalan rapor keuangan daerah. Di antaranya adalah tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), masalah utang menahun yang terus berulang di RSUD KLU, serta adanya efisiensi anggaran pada sejumlah kegiatan dinas yang realisasinya mandek di bawah 80 persen.
Juru bicara Fraksi gabungan Demokrat-PDIP, Edi Setiawan, SE, menegaskan bahwa audit mendalam atas besaran belanja dan objek realisasi mutlak dilakukan demi memastikan akuntabilitas anggaran di mata publik.
Edi memaparkan, angka SiLPA TA 2025 yang membubung hingga Rp 128 miliar lebih memicu tanda tanya besar.
Pihaknya tidak menampik adanya kabar baik berupa pelampauan target pendapatan daerah dari PAD serta Bagi Hasil Laba PT Amman Mineral yang menyumbang Rp 47 miliar lebih.
Namun, konversi angka tersebut nyatanya hanya menyumbang 36,7 persen dari total akumulasi SiLPA.
“Kami menduga sisa anggaran yang gemuk ini tidak murni karena penghematan, melainkan akibat banyak program strategis yang gagal dieksekusi oleh OPD hingga akhir tahun 2025. Ini harus menjadi bahan evaluasi berkala bagi bupati,” tegas Edi Setiawan, Rabu (17/6/2026).
Kendati mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan daerah, fraksi gabungan ini mengingatkan eksekutif agar tidak terlena.
Pemerintah daerah dituntut segera membenahi sarana penunjang sektor penghasil PAD serta melakukan akselerasi pada pelaksanaan proyek fisik sejak awal tahun.
Langkah taktis ini dinilai mendesak guna menghindari penumpukan pengerjaan proyek di penghujung tahun anggaran yang kerap merugikan kualitas infrastruktur publik di Gumi Dayan Gunung.(ham)
