Mataram, Katada.id— Himpunan Mahasiswa Suku Donggo Mataram (Himasdom) tengah menyiapkan aksi demonstrasi besar-besaran di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Nusa Tenggara Barat, Rabu (23/9/2026).
Hal itu disampaikan secara tegas Alfikun Aprianto, ketua umum Himasdom. Menurut dia hasil audensi yang dilakukan pihaknya ke kantor BPJN tidak memberikan kejelasan status IJD yang diusulkan Pemkab Bima untuk menangani ruas jalan Tumpu-Mpili.
“IJD Tumpu-Mpili Rp37,35 miliar diduga sengaja dihilangkan atau dialihkan ke ruas jalan lain,” ungkap dia pada katada.id, Kamis (15/10).
Alfikun menegaskan bahwa ruas jalan Tumpu-Mpili urat nadi perekonomian dan layanan publik masyarakat Kecamatan Bolo dan Donggo. Kondisinya kini teramat rusak lagi sempit.
“Melalui BPJN NTB kita tuntut dalil objektif mengapa anggaran itu tiba-tiba hilang atau dialihkan. Penting dicatat, usulan IJD dilakukan Pemkab Bima yang menyadari urgensi jalan itu diperbaiki,” tegasnya.
Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram itu membeberkan bahwa sekitar April -Mei 2026 hanya satu usulan IJD Pemkab Bima yakni Tumpu-Mpili.
“Kok sekarang yang sama sekali tidak diusulkan. justru kebagian IJD. Ini berarti ada pihak-pihak yang mengusulkan penghilangan atau pengalihan program,” tudingnya.
Ia memastikan bahwa aksi akan dilakukan berjild-jilid. Semua itu kata dia untuk menjaga aspirasi masyarakat yang terlanjur percaya jalan itu diperbaiki.
“Pemkab Bima juga harus bertanggung jawab menjelaskan ke masyarakat apa alasan IJD Tumpu-Mpili tak terlaksana,” tandasnya.
Untuk diketahui, awal tahun 2026 seluruh Pemerintah Kabupaten di NTB diminta mengusulkan masing-masing satu ruas jalan untuk diaspal melalui skema IJD Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Bima mengusulkan ruas jalan Tumpu Mpili dengan usulan anggaran Rp37,35 miliar. (*)
