Jakarta, katada.id- Stabilitas harga dan ketahanan pangan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bima dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dihadiri Wali Kota Bima H. A. Rahman, SE di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).
Rakornas tersebut dirangkaikan dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit and Expo (IFSE) 2026 yang berlangsung pada 24–26 September 2026.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, mengatakan kehadiran Wali Kota Bima dalam forum nasional tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Menurut Hasyim, pengendalian inflasi perlu didukung dengan ketersediaan pangan, kelancaran distribusi dan kemampuan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
“Pengendalian inflasi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Rakornas ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pangan dan daya beli masyarakat,” kata dia.
Rakornas tahun ini mengangkat tema “Penguatan Ketahanan Pangan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Stabilitas Harga dan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi.”
Forum tersebut mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membahas sejumlah agenda strategis, terutama menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, memperkuat ketahanan pangan, serta mendorong percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi dan keuangan pemerintah daerah.
Bagi Pemerintah Kota Bima, forum tersebut menjadi kesempatan untuk memperoleh penguatan arah kebijakan nasional sekaligus menyelaraskannya dengan kebutuhan daerah.
Hasyim mengatakan, stabilitas harga pangan menjadi salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat.
Selain itu, penguatan pasokan dan distribusi pangan perlu berjalan beriringan dengan kebijakan pengendalian inflasi agar gejolak harga dapat diantisipasi.
“Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan yang diambil tidak hanya merespons kenaikan harga, tetapi juga memperkuat sisi pasokan dan distribusi. Dengan begitu, upaya pengendalian inflasi dapat memberikan dampak langsung terhadap masyarakat,” ujarnya.
Di sisi lain, Rakornas juga menyoroti percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Transformasi digital dalam transaksi dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung efisiensi serta tata kelola pemerintahan.
Hasyim menyebut arah kebijakan tersebut akan menjadi bahan bagi Pemerintah Kota Bima dalam memperkuat program digitalisasi keuangan daerah.
“Digitalisasi keuangan daerah menjadi bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan. Kebijakan nasional ini perlu diterjemahkan dalam langkah konkret yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kota Bima,” tegasnya.
Sementara itu, FEKDI dan IFSE 2026 menjadi bagian dari agenda Bank Indonesia dalam mendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital melalui sinergi pemerintah, otoritas keuangan dan pelaku industri.
Keikutsertaan Pemerintah Kota Bima dalam rangkaian agenda nasional tersebut diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan dan mendorong transformasi digital di daerah. (*)
