Bima, katada.id — Bupati Bima, Ady Mahyudi, melantik dan mengambil sumpah 10 dari 14 pejabat eselon II hasil Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) 2026, Sabtu malam (18/4) sekitar pukul 20.00 WITA.
Pelantikan pada malam hari tersebut memicu perhatian publik, terutama terkait alasan penjadwalan yang dinilai tidak lazim. Namun, Ady menegaskan bahwa keputusan itu bukan langkah mendadak.
“Pelantikan ini bukan keputusan spontan. Ini hasil dari proses seleksi yang objektif, transparan, dan terukur, dengan mempertimbangkan kebutuhan riil organisasi,” ujarnya.
Politisi PAN itu menilai polemik waktu pelantikan tidak seharusnya menjadi fokus utama. Ia menekankan, yang lebih penting adalah ketepatan penempatan pejabat.
“Yang patut diuji bukan kapan pelantikan ini dilaksanakan, tetapi apakah kita telah menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat,” tegasnya.
Ady juga mengingatkan agar perhatian tidak terjebak pada hal-hal simbolis semata.
“Jangan sampai energi kita habis pada hal-hal simbolis, sementara hal-hal substantif kita abaikan,” katanya.
Junjung Prinsip Meritokrasi
Bupati Ady menegaskan, pelantikan tersebut tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi prinsip meritokrasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata organisasi.
“Keputusan ini sah, terukur, dan dilandasi semangat menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, adaptif, dan responsif,” ujarnya.
Adapun 10 pejabat yang dilantik yakni Nurul Wahyuti sebagai Kepala Dinas Kesehatan, H. Zainal Arifin sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Hariman sebagai Kepala Bappeda dan Litbang, H. Syaiful Bahri sebagai Kepala Dinas Nakertrans, M. Budi Harta sebagai Kepala Bapenda, Syarifuddin H. Ndae sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Irfan DJ sebagai Kasat Pol PP, Akbar Musa sebagai Kepala Dinas Pariwisata, Darmin sebagai Kepala DPMPTSP, dan Abdul Muis sebagai Kepala BPBD.
Ia berharap kebijakan tersebut dapat dipahami secara proporsional sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi perangkat daerah (OPD) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Bupati Ady tidak hanya melantik, tetapi juga langsung memasang target kinerja bagi para pejabat baru. Ia meminta setiap OPD menetapkan minimal dua hingga tiga program unggulan dalam waktu 30 hari.
Program tersebut harus relevan, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Lebih jauh, dalam waktu 90 hari, ia menuntut adanya progres nyata yang bisa dirasakan publik. Jika tidak tercapai, evaluasi terbuka menjadi konsekuensi.
“Yang saya nilai bukan panjangnya laporan, tetapi hasil nyata di lapangan,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya implementasi visi “Bima Bermartabat” agar tidak sekadar menjadi jargon tanpa dampak.
“Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah,” tutupnya. (*)
