Mataram, Katada.id – Bencana alam yang kerap melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali menjadi perhatian serius Anggota DPD RI asal NTB, Mirah Midadan Fahmid. Menurutnya, kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, abrasi hingga kekeringan tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga mengganggu aktivitas ekonomi serta rasa aman masyarakat.
Mirah sapaan akrabnya menilai, pola penanganan bencana selama ini masih cenderung bersifat reaktif dan terfokus di wilayah hilir. Padahal, sumber persoalan sering kali berada di kawasan hulu yang kurang tertata dan terlindungi secara optimal.
“Setiap kali terjadi banjir, longsor, abrasi, atau kekeringan, kita selalu sibuk di hilir. Padahal, sumber masalahnya sering ada di hulu,” ujar Mirah.
Ia menegaskan, penanganan bencana ke depan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi, mulai dari hulu hingga ke hilir. Hal ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta keterlibatan aktif seluruh tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga desa.
Senator yang kerap kali menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana itu mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memperkuat upaya mitigasi. NTB, kata dia, merupakan wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap cuaca ekstrem, sehingga membutuhkan sistem peringatan dini yang andal, penataan lingkungan yang berkelanjutan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.
Menurut Mirah, rehabilitasi dan perlindungan kawasan hulu harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu mempercepat rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai (DAS) kritis melalui reboisasi, agroforestri, serta penegakan hukum terhadap perusakan kawasan lindung.
Di sisi lain, penguatan infrastruktur mitigasi bencana di wilayah rawan juga dinilai penting. Pembangunan sabo dam, embung, tanggul pengendali banjir, pemecah gelombang, hingga sumur resapan harus dirancang berbasis kajian risiko bencana dan kondisi lokal, bukan sekadar solusi sementara.
Mirah juga menekankan pentingnya peran desa sebagai garda terdepan mitigasi bencana. Penguatan kapasitas desa dapat dilakukan melalui program Desa Tangguh Bencana, pelatihan mitigasi, simulasi evakuasi, serta dukungan pendanaan untuk konservasi lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat.
“Tidak cukup hanya mengandalkan BPBD atau dinas teknis. Penanganan bencana harus melibatkan kolaborasi lintas sektor dan memperkuat peran desa,” tegasnya.
Selain itu, edukasi kebencanaan kepada masyarakat perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan, khususnya di wilayah rawan. Penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi dan kearifan lokal juga dinilai krusial agar masyarakat memiliki waktu dan kesiapan yang cukup saat potensi bencana muncul.
Dengan pendekatan mitigasi yang terencana dan berkelanjutan, Mirah berharap risiko bencana di NTB dapat ditekan, sekaligus meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang selama ini dirasakan masyarakat. (*)
