Mataram, katada.id – Anggota DPD RI asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid, mengharap bahwa program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupa pengadaan 1.500 unit kapal tangkap ikan di NTB benar-benar berpihak kepada nelayan kecil.
Menurutnya, penyaluran bantuan harus dilakukan tepat sasaran dan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem usaha perikanan, bukan sekadar menambah jumlah armada.
Mirah menyampaikan hal tersebut sebagai respons atas rencana KKP memproduksi 1.500 unit kapal tangkap ikan sekaligus membangun 40 Kampung Nelayan Merah Putih di NTB.
Ia menilai, program tersebut merupakan peluang besar untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir apabila dilaksanakan dengan tata kelola yang baik.
“Keberhasilan program tidak hanya diukur dari banyaknya kapal yang disalurkan, tetapi sejauh mana bantuan tersebut mampu meningkatkan pendapatan nelayan, membuka lapangan kerja, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat pesisir,” ujar Mirah dalam keterangannya, Rabu (8/7).
Untuk memastikan program berjalan efektif, angguta DPD RI asal NTB ini menyampaikan empat catatan kepada pemerintah.
Pertama, penyaluran kapal harus berbasis data yang akurat dan transparan, mencakup status kepemilikan kapal, skala usaha, hingga wilayah penangkapan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar bantuan benar-benar diterima nelayan kecil yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap sarana produksi.
Kedua, pengadaan kapal harus terintegrasi dengan ekosistem usaha perikanan. Selain armada tangkap, pemerintah perlu memastikan ketersediaan bahan bakar, alat tangkap yang sesuai, fasilitas cold storage, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), akses pembiayaan, hingga jaringan distribusi hasil tangkapan.
Menurut Mirah, pendekatan tersebut sejalan dengan konsep Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan mampu menghasilkan produksi hingga 800 ton per tahun di setiap lokasi, menyerap sekitar 700 tenaga kerja, serta menciptakan nilai ekonomi kawasan mencapai Rp29,2 miliar per tahun.
Ketiga, peningkatan jumlah armada tangkap harus tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya ikan. Penambahan kapal perlu dibarengi dengan penguatan pengawasan, edukasi kepada nelayan, serta penerapan praktik penangkapan ikan yang ramah lingkungan guna mencegah eksploitasi berlebihan.
Keempat, penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi juga perlu menjadi perhatian. Mirah mendorong pengembangan SMK Perikanan di NTB agar tidak hanya menghasilkan tenaga teknis, tetapi juga membekali nelayan muda dengan kemampuan kewirausahaan, keselamatan pelayaran, digitalisasi pemasaran, serta pengolahan hasil perikanan.
Ia berharap program KKP tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat pesisir dan memperkuat daya saing sektor kelautan serta perikanan di NTB.
“Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan dan pengelolaan yang berkelanjutan, potensi kelautan NTB dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir,” (*) tutupnya.
