Scroll untuk baca artikel
Daerah

Pendamping Desa Didorong Jadi Motor Penggerak Pengentasan Kemiskinan

×

Pendamping Desa Didorong Jadi Motor Penggerak Pengentasan Kemiskinan

Sebarkan artikel ini

Mataram, katada.id – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat peran pendamping desa sebagai ujung tombak dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Pendamping diharapkan mampu menggerakkan potensi ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat desa melalui pendekatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Hal itu mengemuka dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Berdaya Transformatif se-Pulau Lombok Tahap II yang digelar di Mataram, Selasa (7/7).

Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan pembangunan desa menjadi kunci utama dalam mewujudkan daerah yang lebih maju dan sejahtera. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pendamping desa menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai pendamping desa memiliki peran yang lebih luas daripada sekadar mendampingi administrasi pemerintahan desa. Mereka juga dituntut mampu menjadi penggerak pemberdayaan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta membantu warga miskin ekstrem memperoleh sumber penghasilan yang berkelanjutan.

“Tugas pendamping bukan hanya mendampingi, tetapi memastikan masyarakat bisa bangkit dan memiliki kehidupan yang lebih baik melalui potensi yang dimiliki desa,” ujarnya.

Menurutnya, angka kemiskinan di NTB masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Karena itu, berbagai program pemberdayaan terus diarahkan agar masyarakat mampu meningkatkan pendapatan dan tidak bergantung pada bantuan sosial.

Pemprov NTB juga menyiapkan dukungan berupa penguatan usaha produktif bagi masyarakat miskin ekstrem. Program tersebut diharapkan mampu membuka peluang usaha baru sehingga pendapatan warga meningkat dan daya beli ikut membaik.

Selain itu, konsep Desa Berdaya Transformatif terus dikembangkan melalui penguatan kelembagaan desa, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB Lalu Hamdi mengatakan peningkatan kapasitas pendamping desa menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan desa.

Ia berharap seluruh pendamping mampu bekerja secara profesional dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, khususnya keluarga miskin ekstrem, agar memiliki usaha yang produktif sesuai potensi desa masing-masing.

Melalui peningkatan kompetensi tersebut, pemerintah optimistis peran pendamping desa akan semakin efektif dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus mendorong terwujudnya desa yang mandiri dan berdaya saing. (*)

Example 300250

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *