Dompu, katada.id– Pemerintah Kabupaten Dompu menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mematangkan rencana pengembangan RSUD Manggelewa.
Pengawalan sejak tahap perencanaan menjadi perhatian agar pembangunan fasilitas kesehatan tersebut berjalan terukur, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Bupati Dompu Bambang Firdaus bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Direktur RSUD Manggelewa beserta jajaran, melakukan audiensi dengan BPKP NTB, Kamis (8/10).
Pertemuan itu membahas penguatan perencanaan pengembangan rumah sakit, mulai dari kebutuhan pelayanan, kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, hingga pembiayaan dan keberlanjutan operasional.
Bambang Firdaus menegaskan, pengembangan RSUD Manggelewa tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Pemerintah daerah harus memastikan setiap rencana pembangunan berangkat dari kebutuhan riil masyarakat dan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Pengembangan RSUD Manggelewa harus kita lihat sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah Manggelewa dan kawasan sekitarnya. Karena itu, perencanaannya harus dilakukan secara matang dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan,” ujarnya.
Layani Rujukan Delapan Puskesmas
Pengembangan RSUD Manggelewa dinilai strategis karena rumah sakit tersebut menjadi salah satu pusat rujukan aktif bagi delapan puskesmas di wilayah sekitarnya.
Kondisi geografis, akses jalan, keterbatasan armada ambulans, dan faktor cuaca menjadi tantangan yang dapat memengaruhi kecepatan rujukan pasien. Situasi tersebut semakin krusial dalam kondisi kegawatdaruratan, seperti persalinan, kecelakaan lalu lintas, maupun pasien kritis yang membutuhkan penanganan segera.
Meski perjalanan menuju rumah sakit lain secara nominal dapat ditempuh sekitar 30 menit, kondisi lapangan dapat memengaruhi waktu tempuh dan proses pemindahan pasien.
Karena itu, pengembangan RSUD Manggelewa diharapkan mampu memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di wilayah lain.
Bupati Dompu meminta OPD terkait dan manajemen rumah sakit menyiapkan data pendukung secara komprehensif. Data tersebut meliputi jumlah rujukan, cakupan wilayah pelayanan, kondisi sarana dan prasarana, kebutuhan tenaga kesehatan, serta proyeksi kebutuhan masyarakat.
“Yang kita bangun bukan sekadar gedung, tetapi sistem pelayanan. Karena itu, seluruh aspek harus dipersiapkan dengan baik, mulai dari kebutuhan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pembiayaan, sampai keberlanjutan operasionalnya,” tegasnya.
BPKP Tekankan Pengawalan Sejak Awal
Sementara itu, Kepala BPKP Perwakilan NTB Adrian Puspawijaya mengatakan, keterlibatan BPKP dalam perencanaan pembangunan merupakan bagian dari upaya mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko sebelum menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Pada prinsipnya, kami bukan mencari kesalahan. Yang kami lakukan adalah mengawal sebelum kejadian, sehingga berbagai risiko yang mungkin muncul dapat diantisipasi dan diminimalkan sejak awal,” ungkap Adrian.
Ia menegaskan, BPKP terbuka memberikan konsultasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola program dan pengelolaan anggaran.
Namun, Adrian menjelaskan bahwa BPKP tidak memberikan rekomendasi mengenai layak atau tidaknya suatu program. Pendampingan diarahkan untuk membantu pemerintah memperkuat proses perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban agar lebih terukur, terstruktur, serta jelas.
Pengawalan sejak tahap awal dinilai penting untuk memastikan setiap kegiatan pemerintah memiliki perhitungan yang matang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan anggaran, hingga pertanggungjawaban.
BPKP juga berencana meningkatkan kompetensi internal melalui pendidikan dan pelatihan bagi auditor guna memperkuat profesionalisme dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Ke depan kami juga akan melaksanakan diklat bagi para auditor, sehingga para auditor semakin mantap dalam menjalankan tugasnya,” tambah Adrian.
Tata Kelola dan Keberlanjutan Jadi Kunci
Pemkab Dompu selanjutnya akan menindaklanjuti masukan dari audiensi tersebut melalui koordinasi lintas sektor dan pematangan data kebutuhan RSUD Manggelewa.
Pengembangan rumah sakit ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem rujukan kesehatan dan memperluas akses pelayanan bagi masyarakat Dompu, khususnya di wilayah Manggelewa dan sekitarnya.
Namun, keberhasilan rencana tersebut tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bangunan dan fasilitas medis. Kesiapan tenaga kesehatan, kepastian pembiayaan, ketepatan perencanaan, serta kemampuan menjaga keberlanjutan operasional akan menentukan sejauh mana pengembangan RSUD Manggelewa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pendampingan BPKP diharapkan membantu pemerintah daerah mengantisipasi risiko tata kelola sejak awal, sehingga rencana pembangunan dapat dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. (*)
