Mataram, katada.id – Rapat Evaluasi Penanganan Covid-19 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) selama ini rutin digelar. Kali ini rapat digelar di Kantor Perwakilan Bulog NTB, Selasa (14/7). Dalam rapat evaluasi tersebut, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah meminta agar pasien yang memiliki gejala Covid-19 atau PDP bisa dipercepat penetapan statusnya apakah dia positif atau negatif.
“Kami minta supaya PDP, orang yang mengalami gejala langsung di cek TCM agar langsung diketahui hasilnya, kita inginkan begitu masuk rumah sakit langsung di swab,” terangnya.
Wakil Gubernur menjelaskan bahwa hal ini penting dilakukan agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap rumah sakit dan bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat seperti yang terjadi beberapa waktu lalu.
Selain itu, Wakil Gubernur yang akrab disapa Umi Rohmi ini mengatakan, komunikasi dengan keluarga pasien harus tetap dilakukan dengan intens agar keluarga tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pihak rumah sakit.
“Komunikasi juga salah satu kunci, ini yang harus dilakukan, bagaimana melakukan komunikasi dengan lebih baik lagi,” ucapnya.
Umi Rohmi juga mengingatkan agar orang yang masuk dalam kategori OTG untuk melakukan isolasi mandiri, mengingat rumah sakit sudah penuh dan beban dari tenaga kesehatan semakin hari semakin bertambah.
“Untuk OTG-OTG harus belajar isolasi mandiri seperti yang dilakukan oleh daerah-daerah lain,” tuturnya.
Ia mengatakan bahwa isolasi mandiri di rumah justru lebih efektif karena akan mendapat perhatian lebih dari keluarga. Dengan begitu, tenaga kesehatan dapat terbantu agar lebih fokus pada pasien-pasien yang lebih parah.
Wagub berharap agar masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan sebagai salah satu langkah yang paling baik untuk menghadapi pandemi Covid-19 ini.
Danrem 162/WB, Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam kesempatan itu mengatakan bahwa komitmen yang tinggi untuk melakukan langkah-langkah strategis sangat dibutuhkan dalam penanganan pandemi ini.
“Pembatasan masyarakat melalui tindakan masif, berkesinambungan dan tegas dari tingkat desa/keluarahan dampai dengan kabupeten/kota,” ungkap Danrem.
Oleh karena itu, Jendral bintang satu ini meminta kepada pihak Pemerintah Provinsi NTB untuk sesegera mungkin membuat Perda bersama legislatif terkait penanganan pandemi Covid-19 ini. Kabar baiknya, Ketua DPRD Provinsi NTB Hj.Baiq Isvie Rupaeda nyambut baik saran tersebut dan siap melakukan pembahasan terkait Raperda Penanganan Pandemi.
Dalam acara tersebut, turut hadir seluruh anggota Forkopimda Provinsi NTB dan para kepala OPD Lingkup Provinsi NTB. (red)
