Mataram, katada.id – Geliat ekonomi kreatif (ekraf) di Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali didorong untuk tumbuh lebih agresif. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB membuka ruang kolaborasi antara pemerintah dan pelaku ekraf melalui Ekraf Mania Festival 2026.
Kegiatan bertajuk Ngopi Ekraf (Talk Show Inspiratif & Networking Session) tersebut digelar di halaman Kantor Disparekraf NTB, Kamis malam (13/8). Forum itu menjadi ruang bertemu pelaku ekraf, komunitas dan pemerintah untuk membahas berbagai persoalan sekaligus mencari peluang kolaborasi.
Sekretaris Disparekraf NTB Muhamad Erwa mengatakan, komunikasi dengan pelaku ekraf menjadi kunci agar pemerintah bisa menjalankan peran sebagai fasilitator, akselerator sekaligus regulator.
“Tanpa komunikasi yang baik, maka kita tidak bisa memitigasi persoalan-persoalan, masalah-masalah yang dihadapi oleh para pelaku ekraf,” kata Erwa.
Menurutnya, Ekraf Mania Festival tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Disparekraf NTB ingin menjadikan kantor tersebut sebagai Creative Hub yang dapat digunakan komunitas untuk menampilkan karya dan membangun jejaring secara berkelanjutan.
“Ke depan, berbagai komunitas ekraf akan diberikan ruang untuk menampilkan karya masing-masing. Mulai dari komunitas fotografi, film, musik, hingga pelaku usaha kreatif lainnya,” ujarnya.
Ruang tersebut nantinya diharapkan tidak hanya ramai ketika ada event. Aktivitas kreatif di lingkungan Disparekraf NTB diupayakan dapat berlangsung secara rutin.
“Kita harapkan bukan hanya persoalan event, tapi memang setiap hari harus ada yang kita coba untuk menampilkan dan kita fasilitasi,” imbuh Erwa.
Siapkan Ekraf Satu Data
Disparekraf NTB juga mulai menyiapkan sistem Ekraf Satu Data. Langkah tersebut dilakukan untuk memetakan pelaku ekonomi kreatif di NTB berdasarkan kapasitas dan tingkat perkembangannya.
Pendaftaran pelaku ekraf dalam kegiatan pemerintah juga akan dilakukan secara terbuka melalui sistem daring. Dengan cara tersebut, pelaku yang selama ini belum tersentuh berbagai program pemerintah memiliki peluang yang sama untuk terlibat.
“Ke depan itu kita akan coba dengan Ekraf Satu Data. Dengan Ekraf Satu Data itu kita bisa memilah-milah level tingkatan dari ekraf,” jelasnya.
Pemetaan tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam memberikan intervensi. Dukungan untuk pelaku ekraf tidak akan disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing.
Untuk jangka menengah, Disparekraf NTB menyiapkan pengembangan ruang kreatif di lingkungan kantor, termasuk pusat studio yang dapat digunakan komunitas.
Sedangkan dalam jangka panjang, pemerintah daerah mendorong terbentuknya Nusa Tenggara Creative Hub sebagai pusat kreativitas yang menaungi 21 subsektor ekonomi kreatif.
Konsep tersebut diharapkan mampu mempertemukan berbagai komunitas sekaligus mendukung karakter NTB sebagai destinasi sport tourism.
Kreativitas Tak Boleh Terbentur Regulasi
Erwa mencontohkan komunitas otomotif yang membutuhkan ruang untuk menyalurkan kreativitas, termasuk melakukan modifikasi kendaraan.
Menurut dia, pemerintah juga perlu menyiapkan regulasi yang memberikan kepastian agar kreativitas masyarakat tetap berkembang tanpa berbenturan dengan aturan hukum.
“Jangan sampai gara-gara modifikasi, orang masuk penjara. Jadi memang itu ketakutan-ketakutan teman-teman dari pelaku ekraf,” tuturnya.
Dia juga memastikan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari pelaku ekonomi kreatif. Menurutnya, masukan dari komunitas diperlukan agar kebijakan yang dibuat benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Sebagai pemerintah ini tidak mudah, kritikan itu pasti banyak. Tapi kritikan bagi pemerintah itu haruslah merupakan kritikan yang membuat rakyat itu bisa terfasilitasi dengan baik,” tandas Erwa. (*)
