Mataram, katada.id – Wacana otonomi baru di NTB (Provinsi Pulau Sumbawa) kembali mengemuka melalui dialog publik yang digelar Laskar Akselerasi, Sabtu (20/12). Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis untuk membedah masa depan pembangunan daerah.
Dialog publik bertajuk “Dorong Kesejahteraan Melalui Otonomi Baru atau Optimalisasi NTB” tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, di antaranya Universitas Mataram, Universitas Bima Internasional MFH, serta Ketua Forum Magister Pendidikan Dasar (PenDas) Universitas Mataram. Kegiatan berlangsung di Meeino Working Kota Mataram.
Direktur Laskar Akselerasi, Fahrun Khomeini, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dialog ini bertujuan membuka ruang kajian yang objektif dan rasional terkait dua opsi besar pembangunan daerah. Menurutnya, wacana otonomi baru perlu dilihat secara komprehensif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan sekadar kepentingan elit atau administratif semata.
“Dialog ini menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah otonomi baru menjadi solusi percepatan kesejahteraan atau justru optimalisasi tata kelola NTB yang sudah ada lebih efektif. Semua harus dikaji secara terbuka,” ujar Fahrun.
Ketua Forum Magister PenDas Universitas Mataram, Fauzi Maha Adiyatma, menegaskan bahwa otonomi baru tidak boleh dimaknai hanya sebagai pemekaran wilayah atau status administratif baru. Menurutnya, otonomi harus ditempatkan sebagai instrumen percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting bukan sekadar pemekaran, tetapi bagaimana kebijakan yang dihasilkan mampu mengurangi ketimpangan dan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” jelas Fauzi.
Dalam pemaparannya, Fauzi juga menyoroti program Desa Berdaya sebagai salah satu langkah konkret dalam mendorong pemerataan pembangunan dari tingkat desa hingga daerah.
Sementara itu, akademisi Universitas Mataram Taufan Abadi menyampaikan bahwa dialog publik semacam ini perlu terus dikembangkan guna menjaga konsistensi gagasan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa.
Ia menekankan agar wacana otonomi baru tidak berhenti pada kepentingan elit daerah, melainkan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Otonomi baru jangan sampai hanya menguntungkan elit, tetapi harus menjadi solusi atas ketimpangan pembangunan yang selama ini dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sementara Akademisi Universitas Bima Internasional MFH, Dr. Alfisahrin, menilai bahwa pembahasan mengenai pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa sejatinya telah memasuki tahap akhir. Ia menyebut proposal pembentukan provinsi tersebut telah diajukan dan kini tinggal menunggu keputusan presiden.
Dr. Alfisahrin juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang menurutnya dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang.
“Relasi kuasa yang tidak seimbang menciptakan struktur sosial yang tidak adil, di mana kelompok tertentu menguasai sumber daya dan kebijakan, sementara kelompok lain terus terpinggirkan,” ungkapnya.
