Lombok Barat, Katada.id – Anggota DPD RI asal NTB Tgh. Ibnu Kholil, mendesak pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD). Menurut dia, kebijakan itu berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dan desa dalam menjalankan pembangunan.
Hal itu disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-15 Desa Giri Sasak, yang dirangkaikan dengan zikir dan doa bersama di Aula Kantor Desa Giri Sasak, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, Selasa malam (30/12).
Kegiatan itu berlangsung khidmat dan dihadiri Kepala Desa Giri Sasak beserta jajaran perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga setempat. Hadir pula penceramah Tgh. Hulaimi Umar Batu Nyale asal Lombok Tengah yang menyampaikan tausiah.
Usai kegiatan, Ibnu Kholil menegaskan bahwa pemangkasan TKD menjadi tantangan serius bagi daerah, khususnya wilayah yang masih sangat bergantung pada dukungan anggaran pemerintah pusat seperti NTB.
“Kami di DPD RI sudah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah agar Dana Transfer ke Daerah ini tidak dipotong. Dampaknya sangat besar, bukan hanya pada program pembangunan, tetapi juga pada realisasi pokok-pokok pikiran dewan dan janji politik kepala daerah kepada masyarakat,” ujarnya kepada Katada.id.
Menurutnya, DPD RI menerima banyak keluhan dari kepala daerah terkait pengurangan TKD. Meski pemerintah pusat beralasan bahwa pengurangan dana transfer diimbangi dengan program-program pusat yang langsung dirasakan daerah, kebijakan tersebut dinilai tidak bisa diterapkan secara merata.
“Kami berharap pemerintah pusat tidak memukul rata semua daerah. Daerah yang relatif mampu mungkin bisa menyesuaikan, tetapi daerah seperti NTB yang sangat membutuhkan dukungan dana pusat seharusnya mendapatkan perlakuan khusus,” tegasnya.
Selain TKD, Ibnu Kholil juga menyoroti berkurangnya Dana Desa yang semakin membatasi ruang gerak desa dalam melakukan pembangunan. Ia menjelaskan bahwa sejak masa pandemi, sebagian Dana Desa dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan hingga kini belum sepenuhnya dikembalikan ke skema awal.
“Saya mendengar langsung keluhan para kepala desa. Banyak janji pembangunan yang disampaikan saat kampanye kini sulit direalisasikan karena Dana Desa semakin berkurang, sementara kebijakan masih sangat terpusat,” jelasnya.
Untuk mendorong kemandirian desa, Ibnu Kholil mengajak pemerintah desa dan masyarakat memanfaatkan Program Koperasi Merah Putih sebagai penguatan ekonomi lokal. Namun, ia menekankan pentingnya pengelolaan yang profesional, transparan, dan berlandaskan kejujuran.
“Kuncinya ada pada kejujuran dan manajemen yang baik. Jangan sampai menimbulkan pesimisme di masyarakat, apalagi jika modal koperasi berasal dari pinjaman. Jika dikelola dengan benar, koperasi bisa menjadi harapan besar bagi desa,” katanya.
Sebagai Anggota DPD RI Komite III yang membidangi urusan desa dan pemerintahan daerah, Ibnu Kholil juga mendorong pemerintah desa, termasuk Desa Giri Sasak, agar lebih proaktif mengajukan proposal program pembangunan ke kementerian dan lembaga terkait.
“Desa harus aktif menjemput bola. Buat proposal sebanyak mungkin dan kirimkan ke instansi terkait. Jika sebagian saja terealisasi, itu sudah sangat membantu pembangunan desa,” pungkasnya. (*)
