Lombok Utara, Katada.id- Sebanyak 2.730 guru honorer di KLU mulai mencairkan Bosda tahap dua untuk Juni-September. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 lebih guru honorer belum pencairan via non tunai.
Kabid Pembinaan dan Ketenagaan (PK) Dikpora KLU Sudiarta membenarkan pencairan tersebut. Kata dia, jumlah penerima Bosda tahun ini meningkat 728 orang, dari sebelumnya 2.002 orang.
“Totalnya 2.730 orang sekarang,” ujar dia, Senin (16/11).
Kata dia, penambahan itu datang dari Guru Tidak Tetap (GTT) PAUD sebanyak 649 orang. Kemudian Guru Tetap Yayasan Madrasah (GTY RA) sebanyak 79 orang. Pada 2019 lalu, mereka belum masuk sebagai penerima Bosda.
“Tahun ini mereka menerima,” sambung dia.
Lanjut dia, rincian guru honorer yang menerima yakni GTT SD-SMP sebanyak 976 orang. GTT PAUD sebanyak 649 orang, PTT SD-SMP sebanyak 203 orang, PTT Dikpora 78 orang, GTY MI-MTs sebanyak 648 orang, dan GTY RA 79 orang.
“Setiap bulan mereka mendapatkan Rp 250 ribu,” kata dia.
“Untuk K2 sebanyak 97 orang per bulannya mendapatkan Rp 500 ribu,” imbuh dia.
Sudiarta mengatakan, perbedaan pencairan Bosda kali ini terletak pada waktu dan teknis penerimaan. Saat ini, pencairan dilakukan menggunakan rekening. “Non tunai istilahnya,” aku dia.
Namun, kata dia, saat ini belum 100 persen pencairan secara non tunai. Kendalanya disebabkan ada beberapa guru yang belum mengumpulkan persyaratan pengurusan rekening. Sehingga sekitar 400 lebih guru honorer masih menerima secara tunai.
“Semoga pencairan berikutnya semua sudah bisa non tunai. Itu memudahkan mereka selama pandemi ini,” jelas dia.
Sudiarta mengaku, anggaran Bosda tahun ini dianggarkan sebesar Rp 9 miliar. Penerimaan pertama sudah dilakukan untuk April-Mei. Sedangkan tahap ketiga nantinya akan dicairkan untuk Oktober-Desember.
“2021 mendatang jumlah penerima akan bertambah,” beber dia.
Ia menambahkan, pencairan Bosda tahap dua sedikit molor. Namun itu diakui dia bukan karena faktor politis, melainkan pandemi ini. Saat itu, anggaran Pemda KLU mengalami refocusing.
“Selain itu, karena covid, penerimaan dialihkan ke non tunai, dan itu butuh proses,” aku dia.
Pengalihan tersebut memakan waktu kurang lebih satu bulan persiapan. Sebab ada 2.730 rekening yang harus diterbitkan bank. Kesulitan yang dialami saat itu yakni dobel data. Artinya, guru honerer tersebut bekerja di dua bahkan lebih sekolah. Selain itu juga ada guru yang sudah berhenti sedang diverifikasi agar tidak memiliki rekening.
“Jadi itulah kendalanya dan itupun belum final, “ tandas dia.
“Sekarang yang belum punya kita urus sambil jalan. Mereka sudah terdata di bank tapi belum terima buku rekening karena kelalaian persyaratan,” pungkas dia. (ham)
