Mataram, katada.id – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil keluar dari daftar 10 besar provinsi dengan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data terbaru per September 2024, NTB kini berada di peringkat ke-12, turun dari posisi ke-8 pada tahun 2023.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi atau yang akrab disapa Miq Gite, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Nasional Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bappenas RI secara daring pada Senin (17/03).
“Ikhtiar kita dari tahun 2023 sampai 2024 dengan bekerja bersama telah membuahkan hasil yang signifikan. Alhamdulillah, NTB tidak lagi masuk dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia,” ujar Miq Gite.
Menurut data, persentase penduduk miskin di NTB per September 2024 mencapai 11,91 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,00 persen dibandingkan Maret 2024 dan turun 1,94 persen dibandingkan Maret 2023.
Meski mengalami perbaikan peringkat, Miq Gite menekankan upaya pengentasan kemiskinan harus terus diperkuat. Ia meminta agar strategi yang telah diterapkan selama 2024 dapat menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras guna menurunkan angka kemiskinan lebih cepat.
“Dalam situasi seperti ini, kita tidak boleh lengah. Jangan sampai ada guncangan yang justru menghambat capaian kita,” tegasnya.
Miq Gite juga menekankan pentingnya kolaborasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Menurutnya, sinergi yang kuat akan mempercepat pembangunan ekonomi, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa lebih cepat terwujud.
“Semoga kita bisa menyatukan langkah dalam jihad melawan kemiskinan di NTB. Kita harus fokus menggerakkan pembangunan ekonomi dengan sumber daya yang kita miliki agar masyarakat semakin makmur,” ujarnya.
Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB, Iskandar Zulkarnain mengungkapkan bahwa ada beberapa strategi utama dalam menangani kemiskinan. Peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu fokus utama, sehingga daya beli warga semakin baik. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan berbagai program bantuan sosial yang tepat sasaran.
Di sisi lain, pemerintah daerah terus berupaya menghilangkan kantong-kantong kemiskinan dengan memperkuat program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
“Ke depan, program-program pengentasan kemiskinan akan terus menjadi prioritas, karena salah satu fokus utama Gubernur NTB adalah menurunkan angka kemiskinan,” jelasnya.
Selain itu, Iskandar menegaskan bahwa TKPKD di seluruh kabupaten dan kota di NTB terus menyelaraskan program kerja mereka agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Pendekatan yang lebih terintegrasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan program dan mempercepat penurunan angka kemiskinan di NTB,” kata dia. (rl)
