Lombok Utara, Katada.id-DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi DPRD terhadap pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024, di ruang sidang, Selasa (7/11/2023). Dalam paripurna tersebut, gabungan fraksi DPRD KLU memberikan sejumlah catatan mengenai RAPBD KLU tahun anggaran 2024.
Juru bicara gabungan Fraksi Demokrat, Gerindra, PAN, dan PBK Rusdianto mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) pada RAPBD tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp.179.074.893.133. Artinya, target PAD masih perlu ditingkatkan sehingga target pembangunan lebih maksimal.
“Oleh karna itu gabungan fraksi Demokrat, Pan, Gerindra dan PBK berharap kepada pemerintah daerah bahwa Raperda APBD tahun 2024 perlu didukung dengan optimalisasi pengurangan kebocoran pajak,” tuturnya.
Menurut mereka, hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem pemungutan pajak daerah secara online dan terintegrasi sehingga pendapatan daerah bisa dimaksimalkan.
Kemudian menurut Rusdianto salah satu penyumbang PAD yang cukup besar adalah sektor pariwisata, terutama di Gili Matra (Meno, Trawangan Air) , dan wisata alam jalur pendakian gunung rinjani baik jalur Torean mapun Senaru.
“Kami gabungan fraksi berharap pemerintah daerah meningkatkan promosi wisata secara global khususnya promosi-promosi yang bisa menarik wisatwan untuk datang berkunjung ke Lombok Utara,”sambungnya.
Selanjutnya pemerintah diminta membuat program-program yang menopang laju perekonomian rakyat kelas bawah. Hal itu dilakukan dengan menperbanyak bantuan-bantuan yang mampu meningkatkan perkembangan seperti home industri dan sektor pengusaha lingkar pariwisata.
Kemudian untuk sektor kesehatan juga tidak kalah penting. Isu stunting perlu penanganan serius dengan meningkatkan program makanan tambahan dan sosialisasi hidup sehat bagi ibu-ibu yang masih usia produktif.
Kemudian meningkatkan kapasitas kader posyandu sebagai petugas yang paling dekat dengan masyarakat yang akan memberikan pemahaman kesehatan kepada sasaran posyandu, juga mengaktifkan kembali pelayanan kesehatan bagi sasaran lanjut usia pada posyandu dengan mengahdirkan doter di setiap desa saat jadwal posyandu.
“Berkaitan dengan isu kesehatan ini gabungan fraksi berharap pemerintah daerah memberikan penanganan serius demi terwujudnya masyarakat yang sehat jamsmani dan rohani seperti kata orang bijak, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat,” terangnya.
Selanjutnya sektor pendidikan, pihaknya sepakat bahwa sektor ini menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan daerah. Sebab kemajuan daerah juga ditentukan dengan kualitas pendidikan yang ada di dalamnya.
“Dalam hal ini kami gabungan fraksi menekankan kepada pemerintah daerah tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik bangunan pendidikan semata namun melengkapai perangkat pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan petugas pengajar juga perlu menjadi perhatian serius pemerintah,”pungkasnya. (Ham)
